Retention Money
Retention Money — dari bahasa Inggris to retain (menahan), berarti uang retensi — adalah bagian dari setiap pembayaran termin yang ditahan oleh pemberi kerja sebagai jaminan bahwa penyedia akan memperbaiki cacat yang ditemukan selama masa pemeliharaan. Dalam terminologi LKPP, padanannya adalah uang retensi atau retensi kontrak, yang nilainya ditetapkan sebesar 5% dari nilai setiap pembayaran termin.
Akumulasi Retention Money sepanjang pelaksanaan kontrak menciptakan dana jaminan yang signifikan di tangan PPK: pada proyek dengan nilai ratusan miliar, retensi 5% yang terkumpul dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Penyedia yang memiliki rekam kinerja pemeliharaan yang baik dapat meminta PPK untuk menukar retensi yang terkumpul dengan Jaminan Pemeliharaan (maintenance bond) untuk meningkatkan likuiditas mereka.
Sengketa Retention Money yang paling sering terjadi: PPK menolak mencairkan retensi dengan alasan masih ada cacat yang belum diperbaiki, sementara penyedia berpendapat cacat tersebut bukan tanggung jawabnya atau telah diperbaiki. Penyelesaian sengketa ini memerlukan inspeksi bersama yang terdokumentasi — dalam kondisi di mana PPK tetap menolak pencairan retensi setelah FHO tanpa dasar yang sah, penyedia berhak menuntut melalui arbitrase atau pengadilan untuk memperoleh pembayaran yang seharusnya menjadi haknya.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
HIRA / Hazard Identification and Risk Assessment
Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)<..
HIRA / Hazard Identification and Risk Assessment
Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)<..
HIRA / Hazard Identification and Risk Assessment
Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)<..
