SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi
Ingin jadi Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi yang handal dan terpercaya? Dapatkan sertifikasi SKK Konstruksi Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi untuk meningkatkan karier dan skill kamu sekarang!
Klasifikasi Perencanaan Wilayah Dan Kota Subklasifikasi Perencanaan Wilayah
Kualifikasi Ahli Jenjang 9
Bidang konstruksi adalah salah satu dari bidang penting dalam pengembangan negara. Keberhasilan proyek konstruksi yang memiliki kualitas tinggi memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin standar optimal dan integritas di pelaksanaan proyek, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) telah membentuk Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Bidang Konstruksi sebagai bentuk pengakuan bagi tenaga ahli di industri ini.
Ilustrasi Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi, via freepik.com
Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang SKK Konstruksi LPJK, nilai tambahnya, dan bagaimana sertifikasi ini memperkuat keahlian profesional dalam industri konstruksi di Negara Indonesia, terutama SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi Kualifikasi Ahli Jenjang 9.
SKK Konstruksi LPJK adalah sebuah sertifikat kompetensi yang diberikan oleh Lembaga Konstruksi kepada individu yang terlibat di dunia konstruksi dan telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
Pengakuan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelaku usaha di sektor konstruksi. Proses mendapatkan SKK Konstruksi melibatkan tes kemampuan dan penilaian terhadap kemampuan teknis, manajerial, dan etika kerja para tenaga ahli di sektor konstruksi.
Ilustrasi Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi, via freepik.com
Tim Jabker.com siap membantu Anda untuk mendapatkan SKK Konstruksi Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi Jenjang 9
SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi Kualifikasi Ahli Jenjang 9
SKK Konstruksi LPJK merupakan terobosan penting dalam kemajuan industri konstruksi di Indonesia. Sertifikasi ini membuka pintu peluang lebih luas bagi para profesional dan membantu membangun reputasi industri yang kuat. Dengan SKK Konstruksi, para profesional di industri konstruksi dapat menunjukkan kompetensinya secara resmi dan meningkatkan kepercayaan dari klien serta pihak terkait dalam menjalankan proyek-proyek strategis demi kemajuan bangsa.
SKK Konstruksi Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi WAJIB Bagi KONTRAKTOR dan KONSULTAN dan menjadi syarat tender konstruksi. SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi diperlukan oleh perusahaan jasa konstruksi untuk berfungsi sebagai:
PJBU
Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU)
PJTBU
Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU)
PJSKBU
Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
SKK Konstruksi dibutuhkan oleh Perusahaan Konstruksi
SKK Konstruksi dibutuhkan oleh konsultan dan kontraktor dalam tender dan tenaga ahli dalam penerbitan SBU Jasa Konstruksi. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek konstruksi, disesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan kualifikasi perusahaan.
Kebutuhan SKK Konstruksi Pada Perusahaan Konsultan Konstruksi
| Kualifikasi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi |
Perusahaan Kecil(Bidang Umum) |
|
Perusahaan Menengah(Bidang Umum) |
|
Perusahaan BesarBUJKN / PMA (Bidang Umum) |
|
Perusahaan BesarBUJKA (Bidang Umum) |
|
Bidang Spesialis |
|
Notes :
- 1 (satu) PJTBU dapat merangkap untuk beberapa klasifikasi selama kebutuhan SKK
- 1 (satu) PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi
Tim Jabker.com siap membantu Anda untuk mendapatkan SKK Konstruksi Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi Jenjang 9
Kebutuhan SKK Konstruksi Pada Perusahaan Pelaksana Konstruksi (Kontraktor)
| Kualifikasi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi |
Perusahaan Kecil(Bidang Umum) |
|
Perusahaan Menengah(Bidang Umum) |
|
Perusahaan BesarBUJKN / PMA (Bidang Umum) |
|
Perusahaan BesarBUJKA (Bidang Umum) |
|
Bidang Spesialis |
|
Notes :
- 1 (satu) PJTBU dapat merangkap untuk beberapa klasifikasi selama kebutuhan SKK
- 1 (satu) PJSKBU dapat merangkap untuk maksimal 5 subklasifikasi dalam 1 klasifikasi
Kebutuhan SKK Konstruksi Pada Perusahaan EPC/Terintegrasi
| Kualifikasi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi |
|---|---|
Perusahaan Besar |
|
|
Besar Kantor Perwakilan BUJKA |
|
Tim Jabker.com siap membantu Anda untuk mendapatkan SKK Konstruksi Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi Jenjang 9
Beberapa hal berkaitan dengan SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi
SKK konstruksi adalah sertifikat keahlian resmi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan konstruksi. Dalam artian, perusahaan tersebut memiliki keahlian konstruksi yang bisa dijamin kualitasnya.
Penting bagi perusahaan konstruksi untuk mengurus sertifikat keahlian supaya pelanggan lebih mempercayai kualitas Anda. Sehingga Anda tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pelanggan karena Anda memiliki surat keahlian yang resmi.
Masa Berlaku
Masa berlaku SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi adalah 5 (lima) tahun sejak diterbitkan
Uji Kompetensi
SKK konstruksi Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi diterbitkan setelah melalui uji kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi kerja. Pelaksanaan sertifikasi harus dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi dalam bidang konstruksi yang sudah mendapatkan akreditasi LPJK.
Masa Perpanjang
SKK Konstruksi wajib diperpanjang sebelum habis masa berlakukanya. Khusus SKK Konstruksi dengan kualifikasi Ahli, wajib memenuhi kecukupan persyaratan nilai kredit pada keprofesian berkelanjutan.
Perubahan Kebijakan
Kebijakan mengenai pembuatan sertifikat kompetensi konstruksi pada tahun 2022 ini mengalami beberapa perubahan yang cukup berbeda. Perubahan kebijakan tersebut diatur oleh surat edaran nomor 05/SE/M/2022 yang menggantikan surat edaran nomor 03/SE/2022.
Ilustrasi Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi, via freepik.com
Syarat Pembuatan SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi
Syarat untuk mendapatkan SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi Kualifikasi Ahli Jenjang 9
Sebelum mendaftarkan diri pada uji kompetensi Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi, anda wajib memenuhi pendaftaran dengan menyerahkan berkas/dokumen persyaratan SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi terlebih dahulu. Adapun dokumen yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:
- Kartu Identitas Diri atau KTP
- Dokumen NPWP
- Pas foto terbaru
- Scan dokumen ijazah pendidikan terakhir
- Surat referensi kerja
- Alamat email pendaftar yang aktif
- Nomor telepon/HP aktif yang dapat dihubungi
Kebijakan Terbaru SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi
Sedikit tambahan informasi yang perlu Anda ketahui adalah adanya aturan baru terkait SKK jasa konstruksi serta proses proses uji penilaian kemampuan kerja, yang telah ditetapkan dalam SE No. 05/SE/M/2022.
Adapun beberapa hal penting dalam kebijakan ini yang harus diperhatikan dan dipahami adalah sebagai berikut:
- LPJK mencatat SKK konstruksi yang belum dilaksanakan oleh LSP berlisensi, dan secara otomatis akan diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2023.
- SKK dapat diperpanjang secara otomatis jika SKK tersebut telah habis masa berlakunya pada 7 Desember 2021, serta belum diproses oleh LSP/PTUK.
- SKK dengan kriteria ini juga berlaku untuk SKA Arsitek yang masa berlakunya telah habis pada tanggal 7 Desember 2021, dan harus dikonversi menjadi Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).
- Perpanjangan SKK secara otomatis dapat dilakukan ketika pemilik SKK mengajukan permohonan kepada pihak LPJK.
Berikut adalah empat poin yang harus Anda ketahui sebagai tenaga kerja jasa konstruksi terkait dengan kebijakan terbaru SKK area arsitek yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 05/SE/M/2023.
SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi adalah sertifikasi dengan kualifikasi Ahli, jenjang 9, mengacu pada standar kompetensi kerja (KKNI) SKKNI 380-2013.
SKA atau Sertifikat Keahlian dan SKT atau Sertifikat Keterampilan kini telah diganti menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Jasa Konstruksi.
Para penyedia jasa yang baru mengajukan Registrasi & Sertifikasi Jasa Konstruksi atau yang melakukan perpanjangan IUJK - Izin Usaha Jasa Konstruksi saat ini, maka SBU & Sertifikat tenaga ahli atau SKA/SKT mengalami peralihan sepanjang tahun 2021.
Bagi perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU Jasa Konstruksi) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi) yang telah dikeluarkan oleh LPJK periode 2016-2020, sertifikat tersebut tetap berlaku hingga masa berlakunya habis.
Dasar Hukum SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi adalah SE No. 02/SE/M/2021 /SE/M/2020 tentang Modifikasi dari Surat Edaran Menteri PUPR No 30/SE/M/2020 tentang Transisi Layanan Sertifikasi Badan Usaha & Sertifikasi Kompetensi Kerja Jasa Konstruksi.
Tenaga Kerja Jasa Konstruksi wajib memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh LSP dengan lisensi dari Kementerian PUPR. Sertifikat ini disebut SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, sebelumnya dikenal dengan SKA - Sertifikat Keahlian.
Kontraktor/Konsultan wajib memiliki sejumlah tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki jenjang kerja yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat SKK Konstruksi dalam melakukan proyek di lapangan, serta menjadi syarat untuk mengajukan SBU - Sertifikat Badan Usaha.
Ilustrasi Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi, via freepik.com
Bagaimana cara mendapatkan SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi dengan cepat?
Tim Jabker.com siap membantu Anda untuk mendapatkan SKK Konstruksi Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi Jenjang 9
Contoh Layout Terbaru SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi Kualifikasi Ahli Jenjang 9
Format baru Sertifikat keahlian SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi
3 Kebijakan Penting SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi
Aturan terbaru ini sangat jelas dibandingkan dengan yang sebelumnya. Penggantian aturan tersebut pada surat edaran dengan nomor 03/SE/2022 kini digantikan oleh surat edaran dengan nomor 05/SE/M/2022 yang meliputi beberapa poin utama berikut ini.
1. Kriteria Perpanjangan SKK
Ulasan ini mengenai siapa yang berwenang mengeluarkan sertifikat kompetensi tenaga kerja konstruksi serta informasi tentang pembuatan sertifikat tersebut. Semoga bisa mempermudah Anda dalam mengurus sertifikat tersebut.
Mengurus SKK yang masa berlakunya habis ternyata bisa dilakukan dengan mudah. Anda bisa menggunakan jasa dari Pusat SKK untuk mempercepat proses perpanjangan sertifikat Anda.
2. Kriteria Perpanjangan SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi
Kriteria SKK yang diatur dalam surat edaran tahun 2022 tersebut dapat diperpanjang secara otomatis apabila masa berlakunya telah habis sejak 7 Desember 2021. Dengan catatan, SKK tersebut telah melalui masa transisi dan sebelumnya diproses oleh LPS atau PTUK.
3. Registrasi SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi oleh LPJK
Hal ini mirip dengan kriteria perpanjangan SKK untuk sertifikat keahlian arsitek yang masa berlakunya habis pada 17 Desember 2021 sehingga dapat diperpanjang secara otomatis.
Namun, dengan catatan telah dikonversi menjadi surat tanda registrasi arsitek terlebih dahulu. Selain itu, ada juga beberapa aturan baru mengenai proses sertifikasi SKK di bidang konstruksi yang dapat diajukan secara online.
Ilustrasi Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi, via freepik.com
Manfaat SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi Kualifikasi Ahli Jenjang 9
Keberadaan sertifikasi SKK Konstruksi LPJK memberikan beragam keuntungan bagi para profesional dan industri pembangunan secara keseluruhan. Beberapa keunggulan utamanya adalah:
1. Validasi Kemampuan Profesional
Dengan memiliki SKK Konstruksi, seorang profesional dapat membuktikan kemampuan teknis dan pengelolaan yang sesuai dengan standar industri. Sertifikasi ini menjadi bukti nyata atas kecakapan dan kredibilitasnya dalam melaksanakan proyek konstruksi.
2. Meningkatkan Kepercayaan Klien
Klien cenderung lebih mantap untuk bekerja sama dengan profesional yang memiliki sertifikasi SKK Konstruksi LPJK. Sertifikasi ini menandakan bahwa seorang profesional telah memenuhi standar tertinggi dalam pelaksanaan proyek dan berkomitmen untuk menjaga mutu kerja yang optimal.
3. Akses ke Proyek-Proyek Strategis
Sejumlah proyek-proyek besar dalam konstruksi dan strategis di Indonesia mengharuskan para pelaku usaha memiliki SKK Konstruksi untuk dapat terlibat dalam tender atau seleksi. Dengan sertifikasi ini, para profesional memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke proyek-proyek yang menjanjikan.
Ilustrasi Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi, via freepik.com
FAQs (Pertanyaan Umum) tentang SKK Konstruksi Jabatan Kerja (Jabker) Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi
Apa itu SKK Konstruksi?
SKK Konstruksi adalah Sertifikat Kompetensi Kerja yang dikeluarkan oleh LPJK sebagai pengakuan atas kompetensi tenaga kerja di sektor konstruksi.
Apa fungsi SKK Konstruksi Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi?
Fungsi SKK ini adalah memastikan kompetensi profesional dalam mengawasi pekerjaan Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi, sesuai standar industri.
Siapa yang wajib memiliki SKK Konstruksi?
SKK Konstruksi wajib dimiliki oleh kontraktor, konsultan, dan tenaga ahli dalam proyek konstruksi, terutama yang mengikuti tender.
Apa klasifikasi SKK Konstruksi Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi?
Klasifikasi SKK ini adalah Perencanaan Wilayah Dan Kota dengan subklasifikasi Perencanaan Wilayah.
Apa kualifikasi dari SKK Konstruksi Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi?
Kualifikasi untuk SKK ini adalah Ahli Jenjang 9.
Mengapa SKK Konstruksi penting untuk profesional di industri konstruksi?
SKK Konstruksi penting karena meningkatkan profesionalisme, menunjukkan kompetensi, dan menjadi syarat untuk mengikuti tender proyek.
Siapa yang mengeluarkan SKK Konstruksi?
SKK Konstruksi dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Berapa lama masa berlaku SKK Konstruksi?
Masa berlaku SKK Konstruksi adalah 5 tahun sejak diterbitkan.
Bagaimana cara memperpanjang SKK Konstruksi?
SKK Konstruksi dapat diperpanjang dengan memenuhi persyaratan kredit dan mengajukan permohonan perpanjangan sebelum masa berlakunya habis.
Apa syarat utama untuk mendapatkan SKK Konstruksi Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi?
Syarat utamanya adalah menyerahkan KTP, NPWP, pas foto terbaru, ijazah, surat referensi kerja, email aktif, dan nomor telepon.
Apakah SKK Konstruksi menjadi syarat tender proyek?
Ya, SKK Konstruksi adalah syarat wajib dalam tender konstruksi bagi kontraktor dan konsultan.
Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran SKK Konstruksi?
Dokumen yang dibutuhkan termasuk KTP, NPWP, pas foto, ijazah, surat referensi kerja, dan kontak aktif.
Apa yang dimaksud dengan Jenjang 9 dalam SKK Konstruksi?
Jenjang 9 adalah tingkat kompetensi yang sesuai dengan standar Ahli dalam KKNI.
Apakah SKK Konstruksi dapat digunakan untuk beberapa subklasifikasi?
Ya, satu SKK dapat digunakan untuk beberapa subklasifikasi, namun ada batasan jumlah maksimal.
Apa kebijakan terbaru terkait SKK Konstruksi?
Kebijakan terbaru diatur oleh Surat Edaran Nomor 05/SE/M/2022 yang memperpanjang SKK yang belum diproses hingga 31 Desember 2023.
Apa itu PJTBU dalam SKK Konstruksi?
PJTBU adalah Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha, seorang profesional yang memegang tanggung jawab teknis dalam badan usaha konstruksi.
Apa perbedaan antara SKK dan SKA/SKT?
SKK adalah pengganti dari SKA (Sertifikat Keahlian) dan SKT (Sertifikat Keterampilan), yang kini dikenal sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja.
Apakah SKK Konstruksi berlaku di seluruh Indonesia?
Ya, SKK Konstruksi berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan diakui sebagai standar kompetensi nasional.
Apa saja keuntungan memiliki SKK Konstruksi?
Keuntungan termasuk peningkatan kredibilitas profesional, kemampuan mengikuti tender, dan pengakuan resmi atas kompetensi di bidang konstruksi.
Apa itu PJSKBU dalam SKK Konstruksi?
PJSKBU adalah Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha, bertanggung jawab atas pekerjaan sesuai subklasifikasi di perusahaan konstruksi.
Bagaimana proses uji kompetensi untuk SKK Konstruksi?
Proses uji kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah diakreditasi LPJK, sesuai standar kompetensi kerja yang berlaku.
Siapa saja yang berhak mengikuti uji kompetensi SKK Konstruksi?
Uji kompetensi dapat diikuti oleh profesional di bidang konstruksi yang memenuhi syarat dokumen dan persyaratan uji.
Apakah SKK Konstruksi wajib bagi perusahaan EPC?
Ya, perusahaan EPC diwajibkan memiliki SKK Konstruksi untuk tenaga teknis sesuai kualifikasi dan subklasifikasi pekerjaan.
Berapa jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan oleh perusahaan konstruksi untuk memiliki SKK?
Jumlah tenaga ahli disesuaikan dengan klasifikasi perusahaan, misalnya 1 PJTBU dan 1 PJSKBU sesuai jenjang kompetensi.
Siapa saja yang dapat melakukan konsultasi terkait SKK Konstruksi?
Anda dapat menghubungi Cut Hanti, S.Kom, Istiqomah, SE, atau Novitasari, SM untuk konsultasi terkait SKK Konstruksi.
Apakah sertifikasi SKK Konstruksi wajib bagi kontraktor?
Ya, sertifikasi SKK Konstruksi wajib bagi kontraktor agar dapat mengikuti tender dan proyek pemerintah.
Apa itu KKNI dalam konteks SKK Konstruksi?
KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang menjadi acuan standar kompetensi dalam uji sertifikasi SKK.
Bagaimana cara mempersiapkan diri untuk uji SKK Konstruksi?
Anda harus melengkapi persyaratan dokumen dan mengikuti pelatihan atau uji kompetensi yang diadakan oleh LSP yang berlisensi.
Apakah SKK Konstruksi berlaku di luar negeri?
SKK Konstruksi diakui di Indonesia, namun beberapa kualifikasi mungkin berlaku internasional jika diakui oleh lembaga terkait.
SKK Konstruksi Jabatan Kerja Lainnya
Cek juga Jabatan Kerja Lainnya yang mungkin sesuai dengan jurusan dan keahlian atau pekerjaan Anda.
