Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung (MA) adalah puncak kekuasaan kehakiman bagi peradilan umum (pidana, perdata), peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (judicial review), dan memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden. Dasar hukumnya adalah UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili perkara: (1) constitutional review — pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; (2) sengketa kewenangan lembaga negara; (3) pembubaran partai politik; (4) perselisihan hasil pemilu. MK berwenang menyatakan suatu undang-undang atau bagiannya inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Dasar hukumnya adalah UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 7 Tahun 2020.
Perbedaan fundamental: MA melakukan judicial review peraturan di bawah UU, sedangkan MK melakukan constitutional review terhadap UU. Dalam praktik advokasi tingkat tinggi, pengajuan permohonan uji materiil ke MA atau MK merupakan strategi hukum yang dapat mengubah lanskap hukum secara masif. Yurisprudensi MA dan putusan MK yang bersifat erga omnes menjadi referensi wajib bagi setiap praktisi hukum Indonesia.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..