Kegagalan Bangunan
Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dari segi teknis, manfaat, keselamatan, dan kesehatan kerja sebagai akibat kesalahan penyedia jasa atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi (FHO). Jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan ditetapkan maksimal 10 tahun sejak penyerahan akhir, atau sesuai dengan umur rencana bangunan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja konstruksi yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Definisi dan sanksi terkait kegagalan bangunan diatur secara eksplisit dalam UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017. Jika terjadi kegagalan bangunan, menteri akan menunjuk penilai ahli yang independen untuk melakukan investigasi mengenai penyebab kegagalan tersebut. Pihak yang dinyatakan bersalah (kontraktor, konsultan perencana, atau konsultan pengawas) wajib bertanggung jawab secara hukum dan finansial sesuai dengan porsi kesalahan masing-masing yang ditemukan dalam audit teknis investigatif tersebut, yang dapat meliputi kewajiban perbaikan atau ganti rugi materiil.
Bagi perusahaan kontraktor, risiko kegagalan bangunan merupakan ancaman finansial dan reputasi yang paling serius dalam bisnis jasa konstruksi. Konsultan hukum menyarankan adanya asuransi kegagalan bangunan (Latent Defect Insurance) sebagai bentuk proteksi risiko jangka panjang. Selain itu, pendokumentasian seluruh tahapan proyek secara sistematis—mulai dari hasil uji laboratorium material hingga foto-foto sambungan struktur kritis—sangat krusial untuk membela diri jika terjadi investigasi di masa depan, guna membuktikan bahwa pengerjaan telah dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar operasional pengerjaan yang benar di lapangan.
