Blacklist LPJK Dan Sanksi Konstruksi
Blacklist atau Daftar Hitam dalam konteks jasa konstruksi adalah penetapan sanksi administratif berupa larangan bagi badan usaha atau tenaga kerja untuk mengikuti pengadaan pemerintah dalam jangka waktu tertentu, akibat terbukti melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam konteks verifikasi Jakontrust, informasi status blacklist tidak ditampilkan secara langsung di aplikasi, namun status SBU yang dicabut atau tidak aktif di SIJK dapat menjadi indikator bahwa badan usaha sedang menghadapi masalah legalitas yang serius.
Dasar hukum pemberian sanksi daftar hitam dalam pengadaan diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Pengadaan. Sanksi daftar hitam berlaku selama 2 tahun dan berdampak pada seluruh pengadaan pemerintah secara nasional melalui sistem SIKAP LKPP. Selain daftar hitam pengadaan, LPJK juga dapat memberikan sanksi berupa pencabutan SBU atau SKK berdasarkan kewenangannya dalam UU No. 2 Tahun 2017 Pasal 91.
Bagi konsultan yang melayani klien BUJK, memahami kondisi apa saja yang dapat berujung pada sanksi adalah kompetensi penting dalam manajemen risiko hukum. Penggunaan dokumen sertifikasi tidak valid, penggunaan PJTBU/PJSKBU yang merangkap di badan usaha lain, dan kegagalan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak adalah contoh kondisi yang dapat memicu proses sanksi.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..