Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana
Asas legalitas (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege) adalah prinsip fundamental hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana atas perbuatan yang telah dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Di Indonesia, asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan merupakan manifestasi dari hak atas kepastian hukum dalam Pasal 28D UUD 1945.
Dalam perkara korupsi, asas legalitas sering dipersoalkan terkait dengan penggunaan peraturan teknis sektoral (peraturan pengadaan, standar keuangan) sebagai tolok ukur perbuatan melawan hukum. Pasal 2 UU Tipikor mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil (bertentangan undang-undang) maupun materiil (bertentangan norma kepatutan dalam masyarakat). Namun MK melalui Putusan No. 003/PUU-IV/2006 menghapus unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2 tersebut.
Praktisi hukum wajib memahami bahwa penggunaan peraturan di bawah undang-undang (PP, Perpres, Permen, Perda) sebagai dasar pemidanaan harus dikaitkan secara jelas dengan undang-undang yang mendelegasikannya. Perbuatan yang hanya melanggar petunjuk teknis atau SOP internal instansi tanpa ada norma undang-undang yang dilanggar berpotensi tidak memenuhi unsur melawan hukum dalam delik korupsi.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
