Perampasan Aset
Perampasan aset (asset forfeiture) dalam konteks Tipikor adalah pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dasar hukumnya adalah Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, serta ketentuan dalam UU TPPU No. 8 Tahun 2010.
Selain perampasan pidana (melalui putusan pengadilan), terdapat pula mekanisme uang pengganti yang diwajibkan kepada terpidana sejumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika tidak dibayar dalam 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terpidana disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara.
Isu perampasan aset semakin relevan dengan wacana pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang memungkinkan perampasan aset secara perdata (non-conviction based asset forfeiture) tanpa harus menunggu pemidanaan pelaku. Konsultan hukum yang menangani aset klien yang terduga korupsi harus waspada terhadap kemungkinan pemblokiran dan penyitaan aset sejak tahap penyidikan.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..