How can we help?
Mengapa perusahaan konstruksi perlu memiliki tenaga kerja dengan SKK Konstruksi untuk mendapatkan SBU?

Novitasari
- 15 August 2025, 13:01
- Updated
Keharusan memiliki tenaga kerja dengan SKK Konstruksi untuk mendapatkan SBU (Sertifikat Badan Usaha) Konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2020. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap badan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) yang memiliki SKK Konstruksi dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan klasifikasi dan subklasifikasi SBU yang diajukan.
Persyaratan ini mengacu pada prinsip bahwa kompetensi perusahaan konstruksi tercermin dari kompetensi personel intinya. Untuk SBU kualifikasi kecil (K1-K3), diperlukan minimal satu orang PJT dengan SKK Konstruksi level 5-7 sesuai klasifikasi yang diajukan. Untuk kualifikasi menengah (M1-M2), diperlukan minimal satu PJT dengan SKK level 7-8 dan beberapa tenaga ahli pendukung dengan SKK level 5-7. Sementara untuk kualifikasi besar (B1-B2), dipersyaratkan memiliki PJT dengan SKK level 8-9 dan struktur organisasi yang lengkap dengan tenaga ahli bersertifikasi.
Tantangan yang sering dihadapi perusahaan adalah ketersediaan tenaga kerja tetap dengan SKK Konstruksi yang sesuai. Peraturan mewajibkan bahwa PJT dan tenaga ahli harus terdaftar sebagai pegawai tetap di perusahaan yang dibuktikan dengan dokumen kepegawaian dan terdaftar dalam database BPJS Ketenagakerjaan minimal 3 bulan sebelum pengajuan SBU.
Jabker.com menawarkan solusi komprehensif untuk kebutuhan sertifikasi badan usaha Anda. Layanan kami mencakup analisis kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi sesuai target SBU, rekrutmen tenaga ahli bersertifikasi untuk posisi PJT atau tenaga ahli tetap, dan pendampingan proses pengajuan SBU dari awal hingga terbit. Dengan pengalaman menangani lebih dari 200 perusahaan konstruksi, kami memastikan proses sertifikasi SBU Anda berjalan lancar dan sesuai target. Hubungi konsultan kami untuk mendapatkan analisis gratis kebutuhan tenaga bersertifikasi sesuai target SBU perusahaan Anda.
Was this article helpful?
93 out of 132 found this helpful
SKK Konstruksi memainkan peran strategis dan menentukan dalam proses tender proyek konstruksi, baik untuk proyek pemerintah maupun swasta di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan turunannya, dokumen tender wajib mencantumkan persyaratan minimal tenaga ahli dan tenaga terampil bersertifikasi (SKK Konstruksi) yang harus dimiliki oleh peserta tender.
Dalam konteks evaluasi penawaran, ketersediaan tenaga kerja dengan SKK Konstruksi yang sesuai dengan persyaratan tender menjadi salah satu komponen penilaian teknis yang signifikan, dengan bobot umumnya mencapai 30-40% dari total nilai evaluasi. Kualifikasi dan jumlah tenaga kerja bersertifikasi yang diajukan oleh kontraktor akan dibandingkan dengan persyaratan minimum yang tercantum dalam dokumen lelang. Ketidakmampuan memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan diskualifikasi, bahkan sebelum aspek penawaran harga dievaluasi.
Untuk proyek-proyek dengan tingkat kompleksitas tinggi atau nilai kontrak besar, panitia tender biasanya menetapkan persyaratan SKK Konstruksi yang lebih spesifik, termasuk keharusan memiliki tenaga ahli dengan sertifikasi khusus pada bidang tertentu seperti geoteknik, struktur bangunan tinggi, atau sistem MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) yang kompleks. Hal ini menjadikan ketersediaan tenaga kerja dengan SKK Konstruksi yang tepat sebagai keunggulan kompetitif yang signifikan bagi perusahaan konstruksi.
Di sektor swasta, meskipun regulasi formal tidak seketat proyek pemerintah, tren penggunaan SKK Konstruksi sebagai indikator kredibilitas kontraktor terus meningkat. Developer dan investor swasta semakin menyadari bahwa kontraktor dengan tenaga kerja bersertifikasi cenderung menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas, dengan risiko keterlambatan dan permasalahan teknis yang lebih rendah.
Jabker.com menyediakan layanan komprehensif untuk mempersiapkan perusahaan konstruksi menghadapi tender. Mulai dari analisis dokumen tender untuk mengidentifikasi kebutuhan SKK Konstruksi, hingga penyediaan tenaga ahli bersertifikasi melalui platform kami. Dengan dukungan jabker.com, Anda dapat meningkatkan peluang memenangkan tender hingga 40% lebih tinggi dibandingkan kompetitor yang tidak memiliki persiapan SDM bersertifikasi yang memadai.
Perpanjangan SKK Konstruksi melalui SKPK PKB (Sertifikat Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan) merupakan salah satu jalur untuk memperpanjang masa berlaku SKK Konstruksi Anda. Proses ini diperuntukkan bagi pemegang SKK Konstruksi yang ingin memperpanjang sertifikatnya tanpa harus mengikuti ujian sertifikasi ulang, dengan syarat telah mengikuti program Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan (PKB).
Langkah pertama dalam proses perpanjangan adalah memastikan Anda telah mengikuti minimal 3 (tiga) kegiatan PKB yang diakui oleh LPJK atau lembaga sertifikasi yang berwenang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebelum masa berlaku SKK Konstruksi Anda habis. Kegiatan PKB dapat berupa seminar, workshop, pelatihan teknis, atau kegiatan pengembangan profesional lainnya yang relevan dengan bidang kompetensi Anda.
Persyaratan dokumen yang perlu disiapkan untuk perpanjangan SKK Konstruksi melalui SKPK PKB meliputi: fotokopi KTP yang masih berlaku, pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir, fotokopi SKK Konstruksi yang akan diperpanjang, sertifikat kegiatan PKB yang telah diikuti, surat keterangan pengalaman kerja terbaru, dan formulir permohonan perpanjangan yang telah diisi lengkap.
Setelah dokumen lengkap, Anda perlu mengajukan permohonan perpanjangan ke Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terakreditasi atau LPJK setempat. Pihak LSP akan melakukan verifikasi dokumen dan jika semua persyaratan terpenuhi, Anda akan diundang untuk mengikuti wawancara singkat. Proses perpanjangan umumnya membutuhkan waktu sekitar 14-30 hari kerja, tergantung dari kesiapan dokumen dan beban kerja LSP.
Jangan tunggu sampai SKK Konstruksi Anda kedaluwarsa! Kunjungi jabker.com sekarang untuk mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan dalam proses perpanjangan SKK Konstruksi Anda. Tim ahli kami siap membantu Anda menyiapkan dokumen dan melengkapi persyaratan SKPK PKB dengan efisien, sehingga Anda dapat fokus pada proyek dan pekerjaan konstruksi Anda.
Identifikasi SKK Konstruksi palsu menjadi semakin penting seiring meningkatnya kasus pemalsuan. Menurut data Kementerian PUPR, terdapat lebih dari 2.000 kasus SKK Konstruksi palsu yang terdeteksi sepanjang tahun 2023. Ciri-ciri SKK Konstruksi palsu dapat dikenali dari beberapa indikator kunci. Pertama, ketidaksesuaian format nomor registrasi. Format resmi SKK Konstruksi mengikuti pola 1234.5678.9012.3-45.6789 yang mewakili kode LSP, subklasifikasi, nomor urut, level, dan tahun penerbitan.
Kedua, ketidakadaan atau ketidakberfungsian QR Code pada sertifikat yang diterbitkan setelah 2018. QR Code resmi akan mengarahkan ke laman verifikasi SIKI dengan informasi lengkap pemegang sertifikat. Ketiga, kualitas cetak yang tidak standar, seperti penggunaan kertas non-security printing, warna logo yang tidak sesuai, atau tidak adanya watermark resmi LPJK/Kementerian PUPR.
Untuk menghindari penggunaan SKK Konstruksi palsu, perusahaan konstruksi perlu menerapkan prosedur verifikasi bertingkat. Langkah pertama adalah melakukan pengecekan dasar melalui portal SIKI (sipjaki.pu.go.id) dengan memasukkan nomor registrasi sertifikat. Kedua, verifikasi silang dengan database LSP penerbit untuk mengonfirmasi keaslian informasi. Ketiga, dalam proses rekrutmen, lakukan wawancara teknis yang menguji pengetahuan sesuai level kompetensi yang tercantum dalam sertifikat.
Jabker.com menyediakan layanan verifikasi SKK Konstruksi dengan tingkat akurasi 99,9% melalui teknologi blockchain verification. Sistem kami melakukan pengecekan multi-layer terhadap database SIKI, LSP, dan LPJK secara real-time. Untuk perusahaan konstruksi, kami menawarkan paket verifikasi korporat yang mencakup pengecekan seluruh tenaga kerja dengan harga kompetitif mulai dari Rp 25.000 per sertifikat. Lindungi reputasi dan legalitas perusahaan Anda dengan layanan verifikasi profesional dari jabker.com dan hindari risiko sanksi hukum akibat penggunaan sertifikat palsu.
Getting started
- Apakah SKK Konstruksi dapat dipindahkan antar perusahaan?
- Apa peran SKK Konstruksi dalam proses tender proyek pemerintah dan swasta?
- Bagaimana proses perpanjangan SKK Konstruksi melalui SKPK PKB dan apa saja persyaratannya?
- Siapa yang membutuhkan SKK Konstruksi?
- Apa ciri-ciri SKK Konstruksi palsu dan bagaimana cara menghindari penggunaan dokumen tidak sah?
- Apa itu SKK Konstruksi?
- Apa konsekuensi hukum bagi perusahaan konstruksi yang menyerahkan dokumen tender dengan SKK Konstruksi tidak valid atau kadaluarsa?
- Bagaimana cara memperpanjang SKK Konstruksi?
- Apakah SKK Konstruksi hanya berlaku di Indonesia?
- Apa perbedaan antara SKK Konstruksi dan Sertifikat Keahlian lainnya?
- Apa itu SKK Konstruksi dan bagaimana cara mendapatkannya?
- Bagaimana memanfaatkan SKK Konstruksi untuk meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi kompensasi dan benefit?
- Apa konsekuensi hukum dan teknis jika menggunakan SKK Konstruksi yang sudah tidak berlaku?
- Bagaimana cara memvalidasi keaslian SKK Konstruksi dan mengapa hal ini penting?
- Apa saja persyaratan untuk mendapatkan SKK Konstruksi?
- Bagaimana strategi mengoptimalkan SKK Konstruksi untuk memenangkan tender?
- Mengapa SKK Konstruksi penting bagi pekerja di sektor konstruksi?
- Apakah SKK Konstruksi berlaku seumur hidup?
- Bagaimana mengkonversi pengalaman kerja menjadi Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK) untuk perpanjangan SKK Konstruksi?
- Bagaimana mengatasi diskrepansi antara SKK Konstruksi dengan pengalaman nyata dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga konstruksi?
- Apa dampak adopsi Building Information Modeling (BIM) terhadap persyaratan dan standar kompetensi dalam SKK Konstruksi terbaru?
- Apa itu SKPK PKB dan bagaimana perannya dalam perpanjangan SKK Konstruksi?
- Bagaimana strategi menghadapi kendala teknis dalam proses sertifikasi ulang SKK Konstruksi bagi tenaga ahli senior?
- Bagaimana strategi optimal mengelola SKK Konstruksi multiple untuk spesialisasi yang berbeda namun terkait?
- Apa implikasi hukum dari bekerja di sektor konstruksi tanpa memiliki SKK Konstruksi yang valid?
- Mengapa perusahaan konstruksi perlu memiliki tenaga kerja dengan SKK Konstruksi untuk mendapatkan SBU?
- Apakah SKK Konstruksi berlaku untuk semua jenis proyek konstruksi?
- Apa yang dimaksud dengan jabatan kerja dalam SKK Konstruksi?
- Apa saja jabatan kerja yang memerlukan SKK Konstruksi?
- Apa peran jabatan kerja dalam meningkatkan keselamatan kerja di sektor konstruksi?
Urus SKK Konstruksi Tanpa Ribet, Bersama Tim Profesional!
Kami bantu Anda mengurus Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi sesuai regulasi terbaru dari LPJK. Proses cepat, resmi, dan didampingi oleh tim berpengalaman di bidangnya.