Syarat Mengurus SBU: 6 Hal Penting Sebelum Sertifikasi

Ketika perusahaan jasa konstruksi mulai membidik proyek yang lebih besar, pertanyaan tentang syarat mengurus sbu biasanya muncul bersamaan dengan kebutuhan memperkuat legalitas. Banyak pelaku usaha mengira cukup menyiapkan dokumen perusahaan. Padahal, penilaian kemampuan badan usaha juga mencakup aspek keuangan, pengalaman, tenaga kerja konstruksi, dan kemampuan menyediakan peralatan.

SBU (Sertifikat Badan Usaha) Konstruksi merupakan tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi kemampuan badan usaha jasa konstruksi. Dalam aturan yang berlaku saat ini, penilaian tersebut tidak berdiri sendiri karena berkaitan dengan sistem perizinan berbasis risiko, data pada SIJK terintegrasi, serta proses sertifikasi melalui LSBU (Lembaga Sertifikasi Badan Usaha). Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 menjadi salah satu regulasi utama yang mengatur standar kegiatan usaha sektor pekerjaan umum dan berstatus berlaku sejak 30 Desember 2025.

Karena persyaratannya saling berkaitan, pendekatan yang paling aman bukan mengumpulkan berkas sebanyak mungkin. Anda perlu memahami apa yang sebenarnya dinilai dan menyesuaikannya dengan kualifikasi serta jenis usaha perusahaan. Dengan begitu, syarat mengurus sbu dapat dipahami sebagai pemeriksaan kesiapan badan usaha, bukan sekadar formalitas administrasi.

Syarat Mengurus SBU: Apa Saja yang Dinilai?

Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 mengatur standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada sektor pekerjaan umum, termasuk kegiatan jasa konstruksi. Regulasi ini juga mengatur pelaksanaan pengawasan serta pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pekerjaan umum.

Dalam kerangka persyaratan SBU, perusahaan perlu melihat kemampuan badan usaha secara menyeluruh. Komponen yang menjadi perhatian antara lain penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi, serta kemampuan penyediaan peralatan konstruksi. Persyaratan tata kelola juga berkaitan dengan penerapan sistem manajemen anti penyuapan, keanggotaan asosiasi BUJK, pelaporan pemilik manfaat, dan kewajiban tertentu untuk perpanjangan.

Artinya, syarat mengurus sbu sebaiknya dipandang sebagai satu paket kemampuan perusahaan. Dokumen administrasi hanya menjadi dasar untuk membuktikan kemampuan tersebut. Bila salah satu komponennya tidak sesuai, dampaknya dapat memengaruhi kualifikasi, subklasifikasi, atau keberlanjutan SBU yang dimiliki.

Rekomendasi: gunakan enam aspek tersebut sebagai checklist internal sebelum menentukan kualifikasi yang akan dipertahankan atau ditargetkan.

1. Legalitas dan Data Badan Usaha Harus Konsisten

Hal pertama yang perlu diperiksa adalah identitas badan usaha. Data perusahaan yang digunakan untuk sertifikasi perlu konsisten dengan data pada sistem perizinan dan basis data jasa konstruksi. Pemeriksaan ini sering dianggap sepele, padahal ketidaksesuaian identitas dapat menghambat proses verifikasi.

PP Nomor 28 Tahun 2025 saat ini menjadi kerangka umum Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan berstatus berlaku. Peraturan tersebut mencakup Perizinan Berusaha, PB UMKU, layanan OSS, pengawasan, evaluasi, serta penyelesaian permasalahan dalam sistem perizinan berbasis risiko. PP ini juga mencabut PP Nomor 5 Tahun 2021.

Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 kemudian mengatur standar sektor pekerjaan umum, termasuk kegiatan jasa konstruksi. Regulasi tersebut berlaku sejak 30 Desember 2025 dan menjadi salah satu acuan penting untuk membaca persyaratan badan usaha jasa konstruksi pada kondisi saat ini.

Karena fungsi dokumen berbeda, jangan menggunakan SBU sebagai pengganti seluruh legalitas perusahaan. NIB, data kegiatan usaha, SBU, dan dokumen pendukung harus ditempatkan sesuai fungsi masing-masing.

Rekomendasi: periksa nama badan usaha, data registrasi, kegiatan usaha, serta data pada sistem terkait sebelum masuk ke proses sertifikasi. Fokus pada konsistensi, bukan jumlah dokumen.

2. Klasifikasi dan Kualifikasi Harus Sesuai Kemampuan

SBU tidak hanya menyatakan bahwa perusahaan bergerak di bidang konstruksi. SBU juga menunjukkan klasifikasi dan kualifikasi kemampuan badan usaha. Karena itu, pemilihan subklasifikasi harus menggambarkan pekerjaan yang benar-benar dapat dilakukan perusahaan.

Dalam syarat mengurus sbu, kemampuan badan usaha harus dapat dibuktikan melalui indikator yang ditetapkan regulasi. Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 mengatur kualifikasi berdasarkan penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi, dan kemampuan penyediaan peralatan konstruksi. Kualifikasi yang lebih tinggi membutuhkan kapasitas yang lebih besar.

Ini berarti perusahaan tidak seharusnya memilih kualifikasi hanya karena ingin mengejar proyek bernilai besar. Kualifikasi harus dapat didukung oleh kapasitas finansial, pengalaman, tenaga kerja, dan peralatan yang benar-benar tersedia.

Kesalahan pada tahap pemetaan juga dapat muncul ketika perusahaan menggunakan kode subklasifikasi lama tanpa mengecek konteks regulasi terbaru. Dokumen yang dibuat pada periode berbeda dapat menggunakan nomenklatur yang tidak lagi identik. Karena itu, uraian pekerjaan selalu lebih penting daripada sekadar menghafal kode.

Untuk melihat hubungan antara badan usaha dan posisi tenaga konstruksi, Anda dapat memperluas referensi melalui informasi jabatan kerja konstruksi dan SKK. Pembagian jabatan membantu perusahaan memahami apakah kapasitas personelnya sejalan dengan ruang lingkup yang ingin disertifikasi.

Rekomendasi: tentukan klasifikasi berdasarkan pekerjaan aktual perusahaan, lalu cocokkan dengan kemampuan yang dapat dibuktikan.

3. Penjualan Tahunan dan Pengalaman Pekerjaan

Salah satu bagian paling penting dari syarat mengurus sbu adalah pembuktian penjualan tahunan dan pengalaman pekerjaan. Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 mengatur bahwa penjualan tahunan merupakan akumulasi penjualan selama masa berlaku SBU dan harus dibuktikan dengan dokumen pengalaman BUJK yang sah serta tercatat pada SIJK terintegrasi.

Untuk jenis usaha Pekerjaan Konstruksi, kualifikasi kecil terbagi menjadi K1, K2, dan K3. Batas penjualan tahunannya masing-masing paling banyak Rp2 miliar untuk K1, lebih dari Rp2 miliar sampai Rp7,5 miliar untuk K2, dan lebih dari Rp7,5 miliar sampai Rp15 miliar untuk K3. Kualifikasi menengah berada di atas Rp15 miliar sampai Rp50 miliar, sedangkan kualifikasi besar berada di atas Rp50 miliar.

Angka tersebut bukan sekadar target omzet. Pengalaman pekerjaan menjadi bagian penting dalam pembuktiannya. Untuk perpanjangan SBU, setiap BUJK wajib memiliki minimal satu pengalaman sesuai subklasifikasi yang dimiliki dalam dua periode masa berlaku SBU. Bila tidak memenuhi ketentuan tersebut, subklasifikasi terkait tidak dapat diperpanjang dan baru dapat diajukan kembali setelah jangka waktu yang ditetapkan regulasi.

Pengalaman tidak seharusnya dikumpulkan hanya ketika masa berlaku SBU hampir habis. Dokumentasi kontrak, pekerjaan, dan bukti penyelesaian perlu dikelola sejak awal agar perusahaan dapat menunjukkan pengalaman yang relevan ketika dibutuhkan.

Rekomendasi: buat arsip pengalaman berdasarkan subklasifikasi, bukan hanya berdasarkan nama proyek. Cara tersebut memudahkan perusahaan membuktikan relevansi pekerjaan.

4. Kemampuan Keuangan Menentukan Kualifikasi

Kemampuan keuangan juga termasuk inti syarat mengurus sbu. Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 membedakan kemampuan keuangan sebagai kepemilikan modal usaha atau ekuitas BUJK, dengan ketentuan pembuktian yang berbeda berdasarkan kualifikasi badan usaha. Untuk kualifikasi kecil, pembuktian dilakukan melalui neraca keuangan BUJK, sedangkan kualifikasi menengah dan besar menggunakan neraca hasil audit kantor akuntan publik sesuai ketentuan.

Untuk jenis usaha Pekerjaan Konstruksi, kemampuan keuangan minimum dibedakan berdasarkan subkualifikasi. K1 membutuhkan paling sedikit Rp300 juta, K2 paling sedikit Rp1 miliar, K3 paling sedikit Rp2,5 miliar, kualifikasi menengah minimal Rp5 miliar, dan kualifikasi besar minimal Rp10 miliar. Nilai tersebut merupakan batas kemampuan badan usaha, bukan biaya pengurusan jasa.

Pembaca perlu membedakan dua hal. Penjualan tahunan menggambarkan kapasitas penjualan yang dibuktikan melalui pengalaman, sementara kemampuan keuangan menunjukkan posisi modal atau ekuitas perusahaan. Keduanya dinilai secara terpisah.

Akibatnya, perusahaan dengan omzet tinggi belum tentu otomatis memenuhi semua persyaratan kualifikasi jika kondisi ekuitasnya tidak mendukung. Sebaliknya, modal yang kuat belum menggantikan kewajiban untuk membuktikan pengalaman pekerjaan yang relevan.

Bagi perusahaan yang sedang mengevaluasi syarat mengurus sbu, pemeriksaan kondisi keuangan sebaiknya dilakukan sebelum menentukan target kualifikasi. Pendekatan tersebut membuat target sertifikasi lebih realistis dan mencegah perusahaan mengejar level yang belum dapat dibuktikan.

Rekomendasi: lakukan pemeriksaan laporan keuangan sebelum menentukan kualifikasi. Pilih target yang realistis terhadap kondisi neraca perusahaan.

5. TKK, SKK Konstruksi, dan Penanggung Jawab Teknis

Perusahaan juga harus melihat kemampuan sumber daya manusia. SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja) menjadi tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Dalam penilaian SBU, ketersediaan tenaga kerja digunakan untuk mendukung penetapan subklasifikasi badan usaha.

Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 mengatur tenaga kerja tetap BUJK yang mencakup PJBU, PJTBU, dan PJKBU. Ketersediaan personel tersebut harus didukung SKK sesuai kebutuhan subklasifikasi dan klasifikasi usaha. Dengan demikian, kebutuhan SDM menjadi bagian langsung dari syarat mengurus sbu, bukan aspek tambahan setelah dokumen badan usaha selesai.

Untuk pekerjaan konstruksi K1, terdapat kebutuhan PJBU, PJTBU, dan PJKBU dengan jenjang kompetensi minimum tertentu. Pada K2 dan K3, persyaratan jenjang personel meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan kualifikasi badan usaha berjalan bersama dengan peningkatan kebutuhan kompetensi teknis.

PJBU merupakan tenaga tetap BUJK yang menjadi pimpinan tertinggi. PJTBU bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan operasionalisasi BUJK, sedangkan PJKBU mempunyai tanggung jawab keteknikan pada satu klasifikasi tertentu sesuai ketentuan.

Konsekuensinya, perusahaan tidak cukup hanya mempunyai banyak tenaga kerja. Personel tersebut harus sesuai jumlah, jenjang, serta subklasifikasi yang dinilai. Ini adalah salah satu alasan mengapa kebutuhan SBU dan kebutuhan SKK Konstruksi sebaiknya direncanakan bersama.

Untuk memperdalam sisi kelembagaan sertifikasi badan usaha, informasi mengenai LSBU dan proses sertifikasi badan usaha dapat digunakan sebagai referensi tambahan.

Rekomendasi: petakan personel tetap berdasarkan jabatan, jenjang SKK, dan subklasifikasi sebelum menentukan target SBU.

6. Peralatan dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Untuk jenis usaha Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, kemampuan penyediaan peralatan juga dinilai. Ketentuan terbaru menetapkan bahwa kualifikasi kecil dan menengah memiliki persyaratan minimal satu unit peralatan per subklasifikasi, sedangkan kualifikasi besar dan pekerjaan konstruksi terintegrasi memiliki kebutuhan minimal dua unit per subklasifikasi.

Peralatan tidak selalu harus merupakan aset yang dibeli dan dimiliki sendiri. Ketentuan memberikan ruang bagi penggunaan alat milik sendiri, sewa beli, dan/atau sewa, dengan bukti penguasaan sesuai bentuk yang digunakan. Pada kualifikasi menengah dan besar, pencatatan peralatan dilakukan melalui SIJK terintegrasi sesuai ketentuan.

Pada titik ini, syarat mengurus sbu berkaitan langsung dengan kemampuan operasional. Perusahaan perlu mengetahui alat apa yang dibutuhkan untuk subklasifikasinya, apakah alat tersebut tersedia, dan bagaimana status penguasaannya dapat dibuktikan.

Regulasi juga memuat persyaratan sistem manajemen anti penyuapan. Bukti pemenuhan dapat berupa sertifikat penerapan sistem manajemen anti penyuapan, bukti tertentu dari mekanisme yang ditetapkan, atau surat pernyataan komitmen untuk pengajuan SBU pertama kali.

Untuk BUJK yang baru pertama kali mengajukan SBU, pemenuhan kelengkapan dokumen sistem manajemen anti penyuapan memiliki batas waktu berbeda berdasarkan kualifikasi. Kualifikasi besar diberikan waktu paling lambat satu tahun, menengah dua tahun, dan kecil tiga tahun sejak SBU pertama terbit untuk memenuhi kelengkapan sebagaimana diatur.

Regulasi juga mencantumkan keanggotaan asosiasi BUJK, pelaporan pemilik manfaat, pelaporan kegiatan usaha tahunan bagi perpanjangan, serta pengembangan usaha berkelanjutan sebagai bagian dari kewajiban sesuai kondisi perusahaan.

Rekomendasi: jangan menyiapkan peralatan dan tata kelola anti penyuapan hanya ketika sertifikasi akan dilakukan. Jadikan keduanya bagian dari pengelolaan perusahaan yang berjalan sepanjang waktu.

Syarat Mengurus SBU untuk Kualifikasi Kecil hingga Besar

Perbedaan kualifikasi membuat persyaratan SBU tidak dapat dipukul rata. Perusahaan kecil memiliki kebutuhan kemampuan yang lebih rendah dibandingkan perusahaan menengah atau besar, tetapi bukan berarti standar kepatuhannya boleh diabaikan.

Untuk K1 terdapat fleksibilitas tertentu dalam struktur PJBU, PJTBU, dan PJKBU. Namun, fleksibilitas tersebut tetap mempunyai batas dan tidak berarti satu personel dapat menggantikan seluruh fungsi tanpa mengikuti ketentuan jenjang dan subklasifikasi.

Sistem tersebut menunjukkan bahwa kualifikasi adalah cerminan kapasitas. Semakin tinggi kualifikasinya, semakin besar kapasitas yang harus dapat dibuktikan dari sisi keuangan, pengalaman, personel, dan sarana pendukung.

Rekomendasi: pilih kualifikasi berdasarkan kemampuan yang dapat dibuktikan saat ini, bukan semata-mata berdasarkan nilai proyek yang ingin dikejar.

Kesalahan yang Sering Membuat Syarat Mengurus SBU Tidak Terpenuhi

Kesalahan pertama adalah mengejar subklasifikasi tanpa memeriksa pengalaman. Padahal, pengalaman pekerjaan yang relevan masuk dalam penilaian penjualan tahunan dan menjadi syarat penting untuk keberlanjutan subklasifikasi pada perpanjangan SBU.

Kesalahan kedua adalah mengandalkan omzet sebagai satu-satunya ukuran. Regulasi memisahkan penjualan tahunan dari kemampuan keuangan. Perusahaan tetap perlu menunjukkan modal atau ekuitas sesuai kualifikasinya.

Kesalahan ketiga adalah memiliki tenaga ahli tanpa memeriksa kesesuaian jenjang SKK dengan subklasifikasi. Jumlah personel saja tidak cukup. Posisi, jenjang, dan kesesuaian kompetensi ikut dinilai.

Kesalahan keempat adalah mengabaikan peralatan. Untuk usaha pekerjaan konstruksi, kemampuan menyediakan peralatan merupakan salah satu komponen penilaian. Peralatan yang tersedia juga harus mempunyai bukti penguasaan yang dapat diterima.

Kesalahan kelima adalah menganggap sistem manajemen anti penyuapan hanya formalitas. Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 secara eksplisit memasukkannya sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh SBU.

Rekomendasi: lakukan gap analysis internal. Bandingkan kemampuan perusahaan dengan target kualifikasi sebelum menentukan pilihan sertifikasi.

Checklist Internal sebelum Memenuhi Syarat Mengurus SBU

Checklist berikut dapat digunakan untuk menilai kesiapan perusahaan tanpa menjadikannya sebagai tutorial pengajuan. Fokusnya adalah memastikan komponen utama sudah tersedia dan konsisten.

• Legalitas: data badan usaha dan kegiatan usaha konsisten pada sistem terkait.
• Kualifikasi: target kualifikasi sesuai kemampuan perusahaan.
• Pengalaman: tersedia bukti pekerjaan yang relevan dengan subklasifikasi.
• Keuangan: modal atau ekuitas memenuhi kriteria kualifikasi.
• TKK: jumlah dan jenjang personel sesuai kebutuhan subklasifikasi.
• Peralatan: kapasitas alat dan bukti penguasaannya dapat dibuktikan.
• Anti penyuapan: pemenuhan atau komitmen sesuai kualifikasi tersedia.
• Administrasi: keanggotaan asosiasi dan pelaporan pemilik manfaat terpenuhi sesuai ketentuan.

Persyaratan kelengkapan juga perlu diperhatikan. Regulasi terbaru memberikan mekanisme pemberitahuan ketika data atau dokumen belum lengkap serta menetapkan batas waktu pemenuhan dalam kondisi tertentu. Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunda koreksi ketika terdapat ketidaksesuaian.

Pemeriksaan internal sebelum sertifikasi menjadi jauh lebih penting daripada sekadar mengejar kecepatan. Perusahaan dapat mengetahui kekurangan lebih awal dan menentukan apakah target kualifikasi yang dipilih memang realistis.

Dengan menjadikan syarat mengurus sbu sebagai checklist kesiapan, tim internal dapat membagi tanggung jawab antara bagian legal, keuangan, HR, operasional, dan tender. Pembagian ini mengurangi risiko ada komponen yang terlewat karena hanya satu orang yang menangani seluruh dokumen.

Rekomendasi: jadikan checklist sebagai dokumen kontrol internal dan perbarui ketika terjadi perubahan personel, keuangan, pengalaman, peralatan, atau struktur usaha.

Bagaimana Memastikan SBU yang Dimiliki Masih Sah?

Setelah memperoleh SBU, pekerjaan perusahaan belum selesai. Validitas dokumen tetap perlu diperhatikan ketika digunakan untuk tender atau kontrak. Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 mengatur standar sektor jasa konstruksi dan mekanisme pengawasan yang menjadi bagian dari keberlanjutan pemenuhan standar badan usaha.

Karena itu, perusahaan tidak seharusnya hanya menyimpan file SBU tanpa memeriksa data yang terkait dengannya. Perubahan personel, pengalaman, kegiatan usaha, atau kewajiban pelaporan dapat memengaruhi posisi administrasi badan usaha.

Ketentuan mengenai pengalaman juga memperlihatkan bahwa keberlanjutan SBU membutuhkan perhatian berkala. Untuk perpanjangan, pengalaman sesuai subklasifikasi menjadi salah satu faktor penting. Artinya, pemeliharaan legalitas tidak selesai saat sertifikat pertama kali diterbitkan.

Dalam konteks syarat mengurus sbu, perusahaan sebaiknya membuat kalender kepatuhan. Isinya dapat mencakup masa berlaku dokumen, pembaruan personel, pengalaman proyek, pelaporan, dan pemeriksaan data badan usaha.

Rekomendasi: lakukan pemeriksaan berkala terhadap status SBU, personel penanggung jawab, dokumen pengalaman, dan kewajiban perusahaan. Jangan hanya memeriksa dokumen ketika akan mengikuti tender.

Apakah SBU Selalu Menjadi Satu-Satunya Syarat Tender?

Tidak. SBU merupakan bagian dari legalitas dan pembuktian kemampuan badan usaha, tetapi dokumen pemilihan dapat menetapkan persyaratan lain sesuai jenis pekerjaan. Pengguna jasa dapat meminta pengalaman tertentu, kemampuan teknis, personel, peralatan, atau ketentuan lain yang terkait paket.

Karena itu, memiliki SBU tidak berarti perusahaan otomatis memenuhi seluruh persyaratan setiap tender. SBU menunjukkan kemampuan dalam klasifikasi dan kualifikasi yang disertifikasi, sedangkan dokumen pengadaan menentukan persyaratan spesifik untuk paket tertentu.

Pemahaman ini penting bagi perusahaan yang mulai aktif mencari proyek pemerintah. Anda dapat memperluas pengetahuan melalui informasi LPSE dan pengadaan elektronik, kemudian membandingkan persyaratan paket dengan kemampuan yang tercermin dalam SBU.

Strategi tersebut juga berkaitan dengan syarat mengurus sbu pada tahap perencanaan bisnis. Perusahaan dapat menilai lebih awal apakah target pasar yang dituju sesuai dengan klasifikasi, pengalaman, tenaga kerja, peralatan, dan kemampuan keuangan yang dimiliki.

Rekomendasi: buat matriks kesesuaian tender yang menghubungkan SBU, SKK Konstruksi, pengalaman, peralatan, dan persyaratan khusus paket.

Hubungan SBU dengan SKK Konstruksi dan Jabatan Kerja

SBU dan SKK Konstruksi mempunyai fungsi berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan dalam operasional perusahaan jasa konstruksi. SBU menggambarkan kemampuan badan usaha berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi, sedangkan kompetensi tenaga kerja membantu mendukung kemampuan teknis yang dibutuhkan badan usaha.

Hubungan tersebut penting ketika perusahaan mengembangkan kegiatan usaha. Kenaikan kualifikasi tidak hanya berdampak pada kemampuan keuangan dan pengalaman, tetapi juga dapat meningkatkan kebutuhan personel berdasarkan jabatan dan jenjang kompetensi.

Karena itu, syarat mengurus sbu sebaiknya dianalisis bersama kondisi tenaga kerja. Perusahaan yang ingin mempertahankan atau meningkatkan kualifikasi perlu memastikan personelnya tetap tersedia dan memenuhi ketentuan yang relevan.

Untuk memahami hubungan tersebut lebih jauh, Anda dapat membaca jabatan kerja konstruksi. Pemahaman ini membantu perusahaan menyelaraskan kebutuhan badan usaha dengan kompetensi orang yang menjalankan pekerjaan teknis.

Rekomendasi: buat pemetaan sederhana yang menghubungkan subklasifikasi SBU, jabatan kerja, SKK Konstruksi, dan personel yang bertanggung jawab.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah SBU wajib untuk badan usaha jasa konstruksi?

Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 menempatkan SBU sebagai bukti pengakuan atas klasifikasi dan kualifikasi kemampuan badan usaha jasa konstruksi serta mengatur pemenuhan standar kegiatan usaha sektor pekerjaan umum. Penerapannya tetap perlu dilihat sesuai jenis usaha dan kegiatan konstruksi yang dijalankan.

Apakah pengalaman proyek diperlukan untuk SBU?

Pengalaman menjadi bagian dari pembuktian penjualan tahunan. Untuk perpanjangan, BUJK wajib memiliki minimal satu pengalaman sesuai subklasifikasi yang dimiliki dalam dua periode masa berlaku SBU sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah SKK Konstruksi termasuk dalam persyaratan SBU?

Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi dengan jumlah dan jenjang tertentu menjadi bagian dari penilaian kemampuan badan usaha. Persyaratannya berbeda menurut kualifikasi dan subklasifikasi yang dimiliki.

Siapa yang memproses sertifikasi SBU?

Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 mengatur mekanisme permohonan SBU melalui LSBU dalam kerangka standar dan perizinan sektor pekerjaan umum. Karena itu, perusahaan perlu memastikan proses yang digunakan mengikuti sistem dan ketentuan resmi yang berlaku saat pengajuan.

Kesimpulan

Syarat mengurus sbu pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang kelengkapan berkas. Perusahaan harus mampu membuktikan kapasitasnya melalui penjualan tahunan, kemampuan keuangan, tenaga kerja konstruksi, peralatan, serta persyaratan tata kelola lainnya.

Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 menjadi acuan penting pada kondisi regulasi saat ini, sedangkan PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi kerangka umum perizinan berusaha berbasis risiko. Permen PU 6/2025 berlaku sejak 30 Desember 2025 dan menggantikan kerangka sektor sebelumnya yang diatur melalui Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021.

Karena itu, pendekatan terbaik adalah menilai kesiapan perusahaan sebelum menentukan target kualifikasi. Untuk memahami hubungan antara SBU dan sumber daya manusia konstruksi lebih jauh, Anda dapat melanjutkan ke jabatan kerja konstruksi dan SKK atau memperdalam fungsi LSBU dalam sertifikasi badan usaha.

Sumber & referensi

• JDIH BPK — Permen PU Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum
• JDIH BPK — PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• JDIH Kementerian Pekerjaan Umum — Permen PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi
• LPJK Kementerian Pekerjaan Umum — Informasi Layanan dan Pengawasan Jasa Konstruksi