Panduan Lengkap SBU Perusahaan Adalah Kunci Legalitas & Akses Tender Konstruksi Terbaru

Gambar Ilustrasi Panduan Lengkap SBU Perusahaan Adalah Kunci Legalitas & Akses Tender Konstruksi Terbaru

Baca Juga

• Badan Sertifikasi Indonesia dan SKK Konstruksi
• Apa itu Jabatan Kerja Ahli Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi?

I. Episentrum Risiko dan Imperatif Legalitas Konstruksi

Risiko Proyek Konstruksi Tanpa Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang Tepat

Dalam jagat raya konstruksi nasional, kepatuhan terhadap regulasi bukanlah sekadar opsional, melainkan sebuah imperatif legal yang tak terhindarkan. Banyak pelaku usaha, khususnya kontraktor dan konsultan, terjerembab dalam jebakan non-kompliansi yang berujung pada sanksi berat dan kegagalan tender krusial.

Fenomena Kegagalan Tender Akibat Non-Kompliansi Regulasi

Pada tahun-tahun terakhir, statistik mencatat peningkatan signfikan kasus tender proyek konstruksi yang dinyatakan gagal, salah satunya dipicu oleh inkonsistensi administratif dan ketidaksesuaian kualifikasi badan usaha. Sebuah kajian mencerminkan bahwa faktor teknis dan administratif, seperti ketidaksesuaian Sisa Kemampuan Proyek (SKP) atau dokumen prakualifikasi yang tidak valid, menjadi variabel dominan penyebab kegagalan. Apakah perusahaan Anda siap menghadapi risiko diskualifikasi masif hanya karena abai terhadap legalitas fundamental?

Janji Solusi Komprehensif Jabker.com

Kami, Jabker.com, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai Senior Construction Licensing Consultant, hadir sebagai navigasi perizinan Anda. Artikel elaboratif ini akan mengupas tuntas esensi SBU, landasan yuridiksinya yang paling mutakhir, hingga protokol praktis dalam mengurusnya. Kami menjamin Anda memperoleh pemahaman yang jernih, memitigasi risiko hukum, dan membuka aksesibilitas pada spektrum tender yang lebih luas.

Kredibilitas dan Otoritas Jabker.com

Jabker.com, representasi dari konsultansi perizinan konstruksi yang berdedikasi, telah mendampingi ratusan entitas bisnis, dari kontraktor umum hingga spesialis, dalam memperoleh legitimasi usaha mereka. Keahlian kami berakar kuat pada interpretasi holistik atas Undang-Undang Jasa Konstruksi (UU JK), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) terbaru. Kami adalah garda terdepan yang memastikan entitas Anda beroperasi dalam koridor kepatuhan mutlak.

Preview Subjek Bahasan Vital

Artikel ini adalah peta jalan Anda, membedah konteks SBU, hierarki regulasi terkait, ragam klasifikasi, sanksi-sanksi eskalatif bagi entitas yang tidak patuh, hingga studi kasus nyata. Siapkan diri Anda untuk menguasai arsitektur perizinan konstruksi dan menjustifikasi keunggulan kompetitif perusahaan Anda.

Baca Juga

• Tenaga Ahli K3 Konstruksi: Tugas, SKK, dan Syarat
• Apa itu Jabatan Kerja Ahli Bidang Keahlian Teknik Mekanikal?

II. SBU Perusahaan Adalah Basis Legitimasi dan Visi Usaha

Definisi SBU: Lebih dari Sekadar Selembar Kertas

Sertifikat Badan Usaha, atau yang kerap disingkat SBU, adalah tanda bukti pengakuan formal atas kompetensi dan kualifikasi suatu badan usaha jasa konstruksi (BUJK) untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai klasifikasi dan sub-klasifikasi tertentu. SBU bukan sekadar dokumen administratif; ia adalah manifes kapabilitas teknis dan integritas finansial perusahaan Anda. Kepemilikan SBU yang valid adalah verifikasi esensial bahwa BUJK tersebut telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

SBU dalam Konteks Regulasi Jasa Konstruksi Indonesia

Landasan eksistensi SBU tertuang secara lugas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dipertegas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 91 UU JK secara spesifik mengamanatkan bahwa setiap BUJK yang melaksanakan pekerjaan konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diwujudkan dalam bentuk SBU. Hal ini merupakan dekret yudisial yang tidak dapat dinegosiasikan.

Hierarki Regulasi Penunjang SBU dan SKK Konstruksi

Sistem sertifikasi saat ini tunduk pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi. Beleid ini menggantikan beberapa regulasi terdahulu, menetapkan mekanisme pemenuhan Sertifikat Standar yang terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Permen ini adalah kiblat regulasi terkini yang harus diinternalisasi oleh setiap pelaku usaha.

Kewajiban Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

Setiap BUJK, terlepas dari kualifikasi kecil, menengah, atau besar, wajib memiliki SBU. SBU ini harus mencantumkan klasifikasi dan sub-klasifikasi usaha yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilakukan. Kegagalan mematuhi ketentuan ini tidak hanya berimplikasi pada diskualifikasi tender, tetapi juga pada sanksi administratif progresif yang merugikan.

Baca Juga

• Pengelolaan K3 Konstruksi dan Penerapannya
• Apa itu Jabatan Kerja Ahli Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air?

III. Arkana Klasifikasi dan Sub-Klasifikasi SBU Konstruksi

Klasifikasi SBU Berdasarkan Jenis Layanan

Secara garis besar, SBU terbagi dalam dua klasifikasi utama sesuai Permen PUPR No. 6 Tahun 2021 dan lampirannya:

1. Jasa Konsultansi Konstruksi: Mencakup layanan perencanaan dan pengawasan.
2. Pekerjaan Konstruksi: Meliputi jasa pelaksanaan konstruksi.

Sub-Klasifikasi Spesifik (KBLI 2020) yang Diakomodasi SBU

SBU dikelompokkan ke dalam sub-klasifikasi yang sangat detail, merefleksikan spesialisasi usaha. Di antaranya meliputi:

• Arsitektur: (AR), seperti Konstruksi Bangunan Gedung Hunian (BG001) dan Arsitektur Lansekap (AR301).
• Sipil: (SI), mencakup Teknik Sipil Transportasi (SI001), Teknik Sipil Air (SI002), dan Konstruksi Bangunan Gedung (BG001).
• Mekanikal: (MK), misalnya Konstruksi Pembangkit Listrik (MK001) dan Instalasi Sistem Tata Udara (MK004).
• Elektrikal: (EL), termasuk Instalasi Jaringan Transmisi Listrik (EL001) dan Instalasi Sistem Elektronika (EL008).
• Tata Lingkungan: (TL), seperti Konstruksi Saluran Air Bersih (TL001) dan Drainase (TL003).

Kualifikasi Badan Usaha (Kecil, Menengah, Besar)

Kualifikasi SBU (Kecil, Menengah, Besar) ditentukan oleh beberapa parameter krusial, meliputi:

1. Modal Inti: Nilai kekayaan bersih perusahaan.
2. Kemampuan Keuangan: Diukur dari ekuitas dan penjualan tahunan.
3. Kepemilikan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Bersertifikat Kompetensi Kerja (SKK): Terdapat persyaratan minimal jenjang SKK bagi Penanggung Jawab Teknis (PJT) dan Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) yang mutlak harus dipenuhi.

Baca Juga

• Apa itu Jabatan Kerja Ahli Bidang Teknik Perpipaan?

IV. Simbiosis Mutualisme: SBU & Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi

Hubungan Kausal SBU dan SKK Konstruksi

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi) adalah prasyarat fundamental bagi penerbitan SBU. SBU adalah legalitas bagi entitas (perusahaan), sedangkan SKK adalah legitimasi profesionalitas bagi individu (tenaga ahli/terampil). Simbiosis mutualisme ini menegaskan: Badan usaha tanpa tenaga ahli bersertifikat SKK yang memadai tidak akan dapat memproses SBU.

Persyaratan Tenaga Kerja dalam Struktur SBU

Menurut Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, setiap sub-klasifikasi SBU wajib memiliki Penanggung Jawab Teknis (PJT) dan Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK) dengan jenjang SKK yang spesifik. Misalnya, SBU kualifikasi kecil minimal mensyaratkan PJT jenjang 6 dan PJK jenjang 4. SBU besar bahkan menuntut PJT jenjang 9 (Ahli Utama).

Jenis-Jenis SKK Konstruksi (Relevan untuk SBU)

SKK diklasifikasikan berdasarkan jenjang (9 jenjang), kualifikasi (Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, dan Teknisi/Analis), dan spesialisasi keahlian. Jenis SKK yang sering diurus meliputi:

• SKK Ahli Sipil: Ahli Teknik Bangunan Gedung, Ahli Struktur.
• SKK Ahli Arsitektur: Arsitek Ahli Muda, Arsitek Landscape.
• SKK Ahli Mekanikal: Ahli Teknik Mekanikal Gedung.
• SKK Manajemen Pelaksanaan: Manajer Proyek Konstruksi, Site Manager.

Regulasi LPJK Terkini dan Verifikasi SKK

LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) memegang peranan vital dalam sistem sertifikasi, termasuk verifikasi validitas SKK yang menjadi dasar pengajuan SBU. Pelaku usaha wajib memantau Surat Edaran (SE) LPJK terkini, seperti SE LPJK Nomor 11/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Teknis Konversi Jenjang Kualifikasi, guna memastikan SKK yang dimiliki TKK perusahaan masih relevan dan terdaftar.

Baca Juga

• K3 Manajemen: Sistem Keselamatan Kerja Terpadu
• Apa itu Jabatan Kerja Ahli Desain Interior (Freshgraduate)?

V. Ancaman Dera: Konsekuensi dan Sanksi Eskalatif Non-Kompliansi

Sanksi Administratif Akibat Ketiadaan SBU Valid

Melaksanakan pekerjaan konstruksi tanpa SBU yang sah dan valid adalah delik regulasi yang dikenai sanksi. Berdasarkan Pasal 415 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sanksi dapat berbentuk:

1. Peringatan Tertulis: Sebagai teguran awal.
2. Pengenaan Denda Administratif: Dapat mencapai 10% dari total nilai kontrak proyek yang dijalankan tanpa izin.
3. Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha: Mengakibatkan stagnasi operasional dan kerugian finansial.
4. Daftar Hitam (Blacklist): Penyingkiran dari peluang tender pemerintah.
5. Pencabutan Perizinan Berusaha: Hukuman terberat yang mematikan legalitas entitas bisnis.

Implikasi Finansial dan Risiko Kerugian Proyek

Denda administratif adalah konsekuensi yang paling cepat terasa. Jika denda 10% dari nilai kontrak diabaikan, sanksi dapat dilipatgandakan dan berakumulasi. Selain itu, ketidakabsahan kontrak karena non-kompliansi SBU/SKK membuka peluang pembatalan kontrak dan tuntutan ganti rugi perdata. Apakah Anda sanggup mempertaruhkan puluhan miliar nilai proyek hanya untuk menghemat biaya perizinan yang tergolong minor?

Kasus Nyata: Proyek Mandek Karena Legitimasi Perizinan

Studi Kasus 1: Sebuah perusahaan konstruksi menengah (K2) memenangkan tender pengadaan infrastruktur vital di daerah. Namun, setelah kontrak ditandatangani, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menemukan bahwa jenjang SKK PJT perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Root Cause: Perusahaan mengandalkan SKK lama yang telah dikonversi, tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi sub-klasifikasi proyek tersebut. Solusi: Tender dibatalkan, perusahaan dikenakan sanksi denda dan blacklist sementara. Peristiwa ini menunjukkan bahwa validitas SBU dan SKK harus diverifikasi hingga detail terkecil sebelum bid submission.

Baca Juga

• Proses K3 di Tempat Kerja dan Tahap Pelaksanaannya
• Apa itu Jabatan Kerja Ahli Deteksi Kebocoran dan Commissioning Jaringan Perpipaan SPAM?

VI. Keunggulan Kompetitif SBU: Dari Kepatuhan ke Kredibilitas Pasar

Aksesibilitas ke Pasar Proyek Pemerintah dan BUMN

Kepemilikan sertifikat badan usaha adalah pintu gerbang nirwana untuk berpartisipasi dalam tender proyek-proyek pemerintah (APBN/APBD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hampir semua paket pekerjaan konstruksi mensyaratkan Sertifikat Standar ini sebagai prasyarat administratif mutlak. Tanpa SBU yang relevan, perusahaan Anda akan tereliminasi secara otomatis dari persaingan yang bernilai triliunan rupiah.

Peningkatan Kredibilitas dan Trust Stakeholder

SBU berfungsi sebagai meterai pengesahan yang memberikan trust kepada stakeholder (klien, bank, mitra bisnis, sub-kontraktor). SBU mengindikasikan bahwa perusahaan:

• Memiliki struktur organisasi yang valid.
• Memiliki kemampuan finansial yang terverifikasi.
• Didukung oleh Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) yang kompeten dan bersertifikat SKK.

Ekspansi dan Diversifikasi Bisnis Konstruksi

SBU bukan bersifat tunggal; entitas dapat memiliki beragam sub-klasifikasi SBU yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi di berbagai sektor. Misalnya, dari awalnya fokus di Konstruksi Bangunan Gedung (BG001), perusahaan dapat berekspansi ke Konstruksi Jalan (SI003) dengan menambah sub-klasifikasi SBU yang relevan. Ini adalah strategi diversifikasi yang menopang pertumbuhan eksponensial.

Baca Juga

• Apa itu Jabatan Kerja Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung?

VII. Roadmap Praktis: Prosedur dan Protokol Pengurusan SBU Terbaru

Checklist Awal Dokumen Prasyarat SBU

Sebelum memulai proses, pastikan Anda telah merampungkan prasyarat korporasi dan prasyarat personel:

1. Dokumen Korporasi: Akta Pendirian dan Perubahan, NPWP Perusahaan, NIB (Nomor Induk Berusaha), Laporan Keuangan (Audited untuk M1/B).
2. Dokumen Personel: SKK Konstruksi yang valid bagi PJT dan PJK sesuai kualifikasi SBU yang ditargetkan (Ahli Muda/Madya/Utama).
3. KTA Asosiasi BUJK: Kartu Tanda Anggota Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi LPJK.

Alur Proses Sertifikasi Badan Usaha (SBU) Via OSS

Pengurusan sbu konstruksi terbaru saat ini terintegrasi melalui sistem OSS, melibatkan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang terlisensi oleh LPJK. Prosedurnya secara garis besar mencakup:

1. Pengajuan Permohonan: Melalui sistem OSS.
2. Verifikasi Dokumen Administrasi: Oleh LSBU.
3. Verifikasi dan Validasi Data Teknis: Meliputi kepemilikan SKK TKK, pengalaman kerja, dan peralatan.
4. Penilaian Kelayakan (Asesmen): Dilakukan oleh Asesor Badan Usaha (ABU) yang ditugaskan LSBU.
5. Penerbitan SBU: Oleh LSBU dan terintegrasi dalam sistem OSS.

Estimasi Linimasa dan Biaya (Terminologi Konstruksi)

• Linimasa (Durasi): Secara ideal, proses verifikasi dan validasi oleh LSBU memakan waktu 10-20 hari kerja, tergantung kelengkapan dan keabsahan dokumen awal.
• Biaya (Tarif): Biaya sertifikasi SBU (yang dibayarkan kepada LSBU) diatur berdasarkan Keputusan Menteri PUPR, bervariasi tergantung kualifikasi dan sub-klasifikasi. Penting: Biaya ini belum mencakup biaya pengurusan SKK TKK dan KTA Asosiasi.

Kesalahan Umum (Common Mistakes) dalam Pengajuan SBU

Banyak perusahaan gagal di tahap awal karena:

• Ketidaksesuaian PJT/PJK: Jenjang sertifikat kompetensi konstruksi TKK tidak memenuhi mandat regulasi untuk kualifikasi SBU yang diajukan.
• Pengalaman Proyek Fiktif: Data pengalaman kerja yang tidak dapat diverifikasi keabsahannya.
• Validitas SKK Kedaluwarsa: SKK TKK yang digunakan telah melewati masa berlaku atau belum diregistrasi ulang di LPJK.

Baca Juga

• 6 Prinsip ISO 37001 dan Penerapannya di Perusahaan
• Apa itu Jabatan Kerja Ahli Geodesi dan Bangunan Gedung?

VIII. Strategi Konstruktor Sukses: Optimalisasi SBU untuk Kemenangan Tender

Pemanfaatan SBU Sebagai Diferensiator Kualitatif

SBU yang valid dan dengan kualifikasi yang tinggi (M2/B) adalah diferensiator kualitatif di pasar. Manfaatkan SBU bukan sekadar untuk memenuhi syarat, tetapi sebagai bukti kapabilitas superior perusahaan Anda. Tonjolkan sub-klasifikasi SBU yang spesifik dan relevan dengan proyek yang dibidik.

Tips dari Construction Expert: Mempersiapkan Endorsement SKK dan SBU

Seorang expert perizinan akan selalu menyarankan untuk:

1. Audit Internal SKK: Lakukan audit berkala terhadap masa berlaku SKK seluruh TKK. Perpanjangan SKK harus diinisiasi 6 bulan sebelum kedaluwarsa.
2. Konsolidasi Data: Pastikan seluruh data perusahaan di OSS, LPJK, dan LSBU terkonsolidasi dan sinkron. Disparitas data adalah root cause kegagalan verifikasi.
3. Peningkatan Kualifikasi: Rencanakan upgrade SBU (misal dari K1 ke K2) seiring dengan peningkatan modal inti dan perolehan SKK jenjang lebih tinggi bagi PJT/PJK.

Data Statistik: Korelasi SBU Kualifikasi Tinggi & Peluang Tender

Berdasarkan data ekstrapolasi proyek pemerintah, BUJK dengan kualifikasi Menengah (M) dan Besar (B) memiliki probabilitas kemenangan tender yang jauh lebih tinggi pada proyek dengan nilai di atas Rp50 miliar. Hal ini menjustifikasi investasi strategis dalam peningkatan kualifikasi sbu skk konstruksi.

Baca Juga

• SBU Jakarta: Syarat, Proses, dan Biaya Terbaru
• Apa itu Jabatan Kerja Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan?

IX. Kuesioner Fundamental (Frequently Asked Questions)

1. Berapa lama masa berlaku SBU Konstruksi terbaru?

Masa berlaku SBU Konstruksi saat ini adalah 3 tahun sejak tanggal penerbitan. Setelah masa berlaku habis, SBU wajib segera diajukan perpanjangannya melalui LSBU dan sistem OSS. Keterlambatan dapat memicu proses pengurusan ulang dari awal.

2. Apakah SBU perusahaan berlaku secara nasional?

Ya, SBU Konstruksi yang diterbitkan oleh LSBU yang terlisensi oleh LPJK dan terdaftar di sistem OSS berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini menjamin mobilitas usaha konstruksi antar-provinsi.

3. Apa perbedaan utama SBU dan SKK?

SBU (Sertifikat Badan Usaha) adalah legalitas untuk perusahaan (entitas bisnis), menunjukkan kompetensi usaha. SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) adalah legalitas untuk individu (tenaga ahli/terampil), menunjukkan kompetensi personel. SBU tidak dapat diterbitkan tanpa adanya SKK yang valid sebagai PJT/PJK.

4. Bagaimana cara memverifikasi keabsahan SBU perusahaan?

Keabsahan SBU dapat diverifikasi secara online dan real-time melalui portal resmi LPJK atau melalui sistem OSS. Verifikasi ini penting untuk klien dan PPK guna memastikan perusahaan memiliki legalitas badan usaha konstruksi yang genuine.

5. Bisakah SBU perusahaan dicabut?

Ya. SBU dapat dicabut jika BUJK melanggar ketentuan, seperti terbukti melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), tidak mematuhi sanksi administratif (denda), atau tidak melakukan perpanjangan SBU setelah masa tenggang. Pencabutan dilakukan oleh LPJK atau pejabat berwenang.

6. Berapa biaya estimasi pengurusan SBU secara total?

Biaya SBU terdiri dari beberapa komponen: Biaya Sertifikasi ke LSBU (diatur Kepmen PUPR), Biaya KTA Asosiasi, dan Biaya pengurusan SKK TKK yang mendasari. Total biaya sangat variatif, tergantung kualifikasi (K/M/B) dan jumlah sub-klasifikasi yang diajukan.

Baca Juga

• Memahami Tujuan Sistem Manajemen K3 bagi Perusahaan Konstruksi
• Apa itu Jabatan Kerja Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi?

X. Epilog: Urgensi Kepatuhan dan Invitasi Strategis

Rekapitulasi Poin-Poin Kritis

Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah eselon pertama legalitas bagi setiap BUJK. Landasan hukumnya, khususnya Permen PUPR No. 8 Tahun 2022, telah mengintegrasikan proses perizinan dengan sistem OSS. Kegagalan mematuhi regulasi ini, termasuk mengabaikan persyaratan SKK Konstruksi bagi PJT/PJK, akan berujung pada sanksi denda yang masif hingga pencabutan izin. SBU yang valid adalah instrumen vital untuk mengakses pasar tender dan menumbuhkan kredibilitas di mata stakeholder.

Urgensi Bertindak Cepat: Tender Tidak Menunggu

Setiap hari penundaan dalam memvalidasi atau mengurus SBU dan SKK adalah risiko yang tak terukur dan potensi hilangnya peluang tender bernilai tinggi. Di tengah dinamika kompetitif jasa konstruksi, kelengkapan legalitas adalah garis start menuju kemenangan.

Dapatkan SBU Konstruksi Anda dalam Waktu Tercepat.

JANGAN TUNGGU sanksi menimpa atau tender impian terlewatkan. Kami, Jabker.com, adalah mitra terpercaya Anda untuk memastikan kompliansi total dan akselerasi perizinan.

Konsultasi Gratis Sekarang di Jabker.com - karena tender tidak menunggu

Disclaimer Legalitas dan Kepatuhan

Informasi yang disajikan dalam artikel ini bersifat edukatif dan umum. Regulasi konstruksi, khususnya ketentuan LPJK dan LSBU, dapat mengalami pembaruan yang cepat. Kami sangat menyarankan agar setiap keputusan perizinan didasarkan pada konsultasi hukum dan teknis yang spesifik dengan profesional terlisensi. Jabker.com berkomitmen memberikan layanan yang berdasarkan Peraturan Menteri PUPR terbaru dan ketentuan perizinan yang berlaku saat ini.

Sitasi Regulasi Utama:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 91.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 415.
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Surat Edaran LPJK Nomor 11/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Teknis Konversi Jenjang Kualifikasi Jabatan Kerja.