KBLI adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis usaha suatu perusahaan. KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan jenis usaha di Indonesia.

OSS RBA adalah Online Single Submission (OSS) untuk Registrasi Biro Administrasi (RBA) yang digunakan untuk registrasi perusahaan di Indonesia. OSS RBA merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan registrasi perusahaan secara online dan menyediakan layanan yang lebih cepat dan efisien.

Apa hubungan antara KBLI dan OSS RBA?

KBLI digunakan untuk mengklasifikasikan jenis usaha suatu perusahaan dan OSS RBA digunakan untuk registrasi perusahaan. Dalam proses registrasi perusahaan melalui OSS RBA, perusahaan harus menentukan KBLI yang sesuai dengan jenis usahanya.

Apa saja yang diperlukan untuk registrasi perusahaan di OSS RBA?

Dokumen yang diperlukan untuk registrasi perusahaan di OSS RBA meliputi dokumen pendirian perusahaan, data pemegang saham, data direksi, dan data KBLI yang sesuai dengan jenis usaha perusahaan.

Bagaimana cara mencari KBLI yang sesuai dengan jenis usaha perusahaan?

Anda dapat mencari KBLI yang sesuai dengan jenis usaha perusahaan melalui situs resmi KBLI atau dengan menanyakannya kepada badan pemerintah

Tag: regulasi pengadaan barang jasa

Artikel dengan tag regulasi pengadaan barang jasa

Pahami Perpres 16 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah salah satu aspek krusial dalam menja...

Baca Selengkapnya

Panduan Lengkap Perpres Tentang Pengadaan Barang Jasa di Indonesia

Pada tahun 2024, peraturan tentang pengadaan barang dan jasa di Indonesia mengal...

Baca Selengkapnya

Pentingnya Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam Meningkatkan Efisiensi

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah Indonesia merupakan salah satu elemen ...

Baca Selengkapnya

Tag: regulasi pengadaan barang jasa

Pahami Perpres 16 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Panduan Lengkap Perpres Tentang Pengadaan Barang Jasa di Indonesia

Pentingnya Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dalam Meningkatkan Efisiensi

Tender Baru